sistem perlindungan anak

 

Bab 3

Sistem Perlindungan Anak

 

A.        TUJUAN PEMBELAJARAN

 

1.             Umum

Setelah mempelajari materi Topik 3 ini, Anda diharapkan mampu memahami tentang system perlindungan anak di Indonesia.

 

2.             Khusus

Setelah selesai mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu:

a.             Menjelaskan pengertian system perlindungan anak.

b.             Menjelaskan hak-hak anak.

c.             Menjelaskan system perlindungan anak.

 

B.       POKOK-POKOK MATERI

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka pokok-pokok materi yang akan dibahas dalam Topik 3 ini adalah:

a.             Pengertian system perlindungan anak

b.             Hak-hak anak

c.             Jenis perlindungan khusus anak

d.             Sistem perlindungan anak

 

C.       URAIAN MATERI

 

1.             Pengertian

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dimana pada Pasal 55 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.

 

2.             Hak-hak Anak

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orangtua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, hak-hak anak meliputi:

a.             Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b.             Identitas diri sejak kelahirannya.

c.             Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua.

d.             Untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri bila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e.             Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental,spiritual dan sosial.

f.              Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dantingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang harus memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g.             Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

h.             Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya untuk mengembangkandiri.

i.               Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

j.               Diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

 

Sedangkan setiap anak penyandang disabilitas selain memiliki hak tersebut diatas maka memiliki hak lainnya yaitu:

a.             Memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus.

b.             Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan dalam taraf kesejahteraan sosial anak bagi anak dengan disabilitas.

 

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya selain memiliki hak tersebut diatas maka memiliki hak:

a.             Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.

b.             Pemisahan dari orang dewasa.

c.             Pemberian bantuan hokum dan bantuan lain secara efektif.

d.             Pemberlakuan kegiatan rekreasi.

e.             Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.

f.              Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

g.             Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup umum.

 

3.             Jenis Perlindungan Anak Khusus

Semua anak perlu mendapat perlindungan terutama perlindungan dari orang tuanya tetapi terdapat anak-anak khusus yang memerlukan perlindungan baik dari pemerintah maupun lembaga. Menurut Undang-undang   Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dimana anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut adalah:

a.             Anak dalam situasi darurat.

b.             Anak yang berhadapan dengan hukum.

c.             Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

d.             Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

e.             Anak yang menjadi korban penyalah gunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

f.              Anak yang menjadi korban pornografi.

g.             Anak dengan HIV/AIDS.

h.             Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan.

i.               Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.

j.               Anak korban kejahatan seksual.

k.             Anak korban jaringan terorisme.

l.               Anak penyandang disabilitas.

m.          Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

 

4.             Sistem Perlindungan Anak

Kerangka hokum dan kebijakan diIndonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Pemerintah pusat dan daerah memerlukan keselarasan peraturan maka langkah terakhir yang dilakukan pemerintah pusat adalah mengembangkan pedoman. Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah yang positif. Perlindungan anak melalui pendekatan berbasis system meliputi (1) Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, (2) Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait, (3) Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai pelayanan tersier(Unicef Indonesia,2012).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, dimana padaPasal 73a menyatakan bahwa (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait, (2) Koordinasi dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak. Pada pasa l74 menyatakan bahwa (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak,dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen, (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak didaerah.

Berikut ini cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dimana banyak pelaku kekerasan fisik dan seksual banyak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak. Cara melindunginya yaitu dimulai dengan:

1.             Bangun komunikasi dengan anak.

a.    Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian.

b.    Hargai pendapat dan seleranya walaupun orangtua tidak setuju.

c.    Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut.

d.    Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak.

2.    Cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual:

a.    Beri lingkungan yang aman dan nyaman agar dia dapat berbicara kepada Anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya.

b.    Yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya.

c.    Cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan fisik.

d.    Konsultasi dengan aparat Negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut.

e.    Laporkan kejadian ini kepada Komisi Anak Nasional.

f.     Jaga rahasia: kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menjadi beban dan penderitaan mental anak. Dalam undang-undang hak anak: anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya.

 

Latihan

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi praktikum diatas, kerjakanlah latihan berikut!

Bagaimana upaya perlindungan pada anak korban kekerasan fisik dan psikis, anak korban kejahatan seksual dan anak penyandang disabilitas.

Petunjuk Jawaban Latihan

 

Pada latihan mandiri ini Anda diharuskan mempelajari dengan cara mencari sumber baik dari buku maupun internet.

 

Ringkasan

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Undang-undang                      Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 termasuk hak   anak penyandang disabilitas dan khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah ,Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada jenis anak khusus mendapat perlakuan yang salah. Sistem perlindungan anak                                            diatur    berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014. Dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pada 73 a menyatakan bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait dan pembentukan KPAI dipusat dan didaerah. Cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dengan mendorong anak untuk bercerita dan menghargai anak sedangkan cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual dengan

Melaporkan pada pihak yang berwenang.

 

Tes3

 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

 

1)   Anak harus mendapat perlindungan dari….

A.   Kekerasan dan diskriminasi

B.   kecacatan

C.   kebodohan

D.   kecelakaandijalan

E.    penyakit

 

2)   Hak anak penyandang disabilitas adalah….

A.   Memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus

B.   Membatasi pendidikan

C.   Membatasi aktivitas berlebihan

D.   Memperoleh bantuan biaya khusus

E.    Penghindaran dari publikasi atas identitasnya

 

3)   Anak yang dirampas kebebasannya selain memiliki hak....

A.   Memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus

B.   memperoleh                   rehabilitasi,  bantuan      sosial dan pemeliharaan dalam taraf kesejahteraan sosial anak bagi anak dengan disabilitas

C.   pemberlakuan kegiatan rekreasi

D.   memperoleh bantuan biaya hidup dan sekolah

E.    memperoleh pendidikan sebanyak-banyaknya

 

4)   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, di mana pada 73 a dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka koordinasi pemerintah meliputi….

A.   Lintas sektoral dan lembaga terkait

B.   Wewenang pemerintah daerah

C.   Keterlibatan pihak swasta

D.   Peran serta masyarakat

E.    Peran serta lingkungan sekolah.

 

5)   Jenis anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak….

A.   Yang mempunyai penyakit menular

B.   Dari kelompok minoritas dan terisolasi

C.   Yang mempunyai penyakit infeksi

D.   Dengan penyakit keganasan

E.    hiperaktif

 

6)   Dalam rangka mengefektifkan koordinasi dan pengawasan serta pemenuhan hak anak maka perlu dibentuk….

A.   Sarana untuk mengembangkan kemampuan anak

B.   Membentuk Komisi Perlindungan Anak

C.   Membentuk system berbasis masyarakat

D.   Yayasan khusus perlindungan anak

E.    Kelompok masyarakat khusus

 

7)   Untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Pemerintah pusat dan daerah memerlukan keselarasan peraturan maka langkah terakhir yang dilakukan pemerintah pusat adalah....

A.   Membentuk KPAI

B.   Yayasan perlindungan berbasis masyarakat

C.   Mengembangkan pedoman antara pemerintah pusat dan daerah

D.   Membuat peraturan sesuai tingkat kekerasan yang dialami anak

E.    Membentuk rumah perlindungan anak

 

8)   Cara berkomunikasi untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dimana banyak pelaku kekerasan fisik dan seksual adalah, kecuali….

A.   Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian

B.   Hargai pendapat dan seleranya walaupun orangtua tidak setuju

C.   Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut

D.   Orangtua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak, jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak

E.    Biarkan anak untuk bercerita semua kejadian yang dialaminya